SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Proses Sertifikasi Usaha Pariwisata
Permohonan Sertifikasi
Pelaku Usaha Pariwisata mengajukan permohonan sertifikasi dengan cara mengisi Form Permohonan Sertifikasi dan Form Penilaian Mandiri serta melampirkan persyaratan sertifikasi
KAJIAN PERMOHONAN
LSUP Karsa Bhakti Persada melakukan kajian terhadap permohonan sertifikasi untuk memastikan : informasi tentang organisasi pemohon dan manajemennya cukup untuk pengembangan program audit, LSUP KBP memiliki kompetensi dan kemampuan melaksanakan kegiatan sertifikasi. LSUP KBP memiliki ruang lingkup sertifikasi yang diajukan oleh pemohon. Lokasi dan waktu audit yang diperlukan. Memastikan resiko dari ancaman ketidakberpihakan dan kondisi keselamatan, serta bahasa yang digunakan. Pada tahap kajian permohonan, LSUP Karsa Bhakti Persada dapat menerima atau menolak permohonan dari calon klien
PROSES AUDIT
Permohonan yang diterima oleh LSUP KBP selanjutnya dilakukan proses audit yang terdiri dari 2 tahap yaitu audit tahap 1 dan audit tahap 2. Pada audit tahap 1, auditor melakukan pemeriksaan kecukupan dari persyaratan dasar, dokumen sistem manajemen klien, struktur organisasi, persyaratn regulasi dan undang-undang yang berlaku. Hasil audit tahap 1 telah terpenuhi, dilanjutkan dengan audit tahap 2. Audit tahap 2 dilaksanakan merupakan pemeriksaan secara langsung ke lokasi klien oleh tim auditor yang ditugaskan oleh LSUP Karsa Bhakti Persada. Pemeriksaan yang dilakukan mencakup 3 (tiga) aspek yaitu aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan. Audit tahap 2 mencakup informasi dan bukti tentang kesesuaian, pengendalian proses, tanggung jawab manajemen, pemenuhan legalitas. Pada audit tahap 2 (dua) meliputi : pembukaan, komunikasi selama audit, pengumpulan dan verifikasi informasi, identifikasi dan merekam temuan hasil audit, pelaporan audit, kesimpulan audit dan penutupan
KEPUTUSAN SERTIFIKASI
Tim Pengambil Keputusan melakukan kajian hasil audit terhadap hasil audit yang disampaikan oleh tim auditor . Tim Pengambil Keputusan memutuskan hasil audit dalam pemenuhan standar usaha pariwisata sesuai ruang lingkup sertifikasi yang dilakukan. Hasil keputusan dari Tim Pengambil Keputusan merupakan dasar penerbitan Surat Keputusan Direktur LSUP Karsa Bhakti Persada dan Sertifikat Sertifikasi Standar Usaha Pariwisata. Masa berlaku sertifikasi berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak terbitnya hasil keputusan dari Tim Pengambil Keputusan
SURVAILEN
LSUP Karsa Bhakti Persada melakukan pemeliharaan terhadap sertifikasi kliennya untuk memastikan bahwa bahwa kliennya tetap konsisten terhadap persyaratan standar usaha yang telah dicapai. Survailen dilaksanakan 2 (dua) kali dalam masa 1 (satu) siklus sertifikasi, yaitu survailen 1 (satu) pada tahun pertama dan survailen 2 (dua) pada tahun kedua masa sertifikasi. Audit survailen mencakup pemeriksaan terhadap : internal audit dan kaji ulang manajemen klien, review terhadap tindakan perbaikan audit sebelumnya, penanganan keluhan, efektivitas pencapaian sasaran, review terhadap perubahan yang ada dan penggunaan logo atau tanda sertifikasi.
SERTIFIKASI ULANG
Pada tahun ke 3 (tiga) klien yang akan segera berakhir masa sertifikasinya, melakukan sertifikasi ulang. Sertifikasi ulang diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa sertifikasi berakhir.
PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI
Usaha Pariwisata yang telah mendapatkan keputusan sertifikasi dari LSUP Karsa Bhakti Persada dibenarkan untuk menggunakan tanda sertifikasi. Ketentuan penggunaan tanda sertifikasi adalah sebagai berikut : 1. digunakan dalam media komunikasi seperti internet, brosur, iklan, atau dokumentasi promosi lainnya. 2. Tanda sertifikasi yang digunakan harus sesuai dengan standar warna dan jenis huruf yang telah menjadi ketentuan LSUP Karsa Bhakti Persada. 3. Klien tidak membuat atau mengijinkan pernyataan yang menyesatkan berkenaan sertifikasinya. 4. Tanda sertifikasi tidak dijinkan untuk digunakan pada uji laboratorium, kalibrasi atau inspeksi. 5. Klien yang yang ruang lingkupnya dikurangi, maka seluruh materi periklanan harus diubah dalam penggunaan logo atau tanda sertifikasi. 6. Klien tidak diijinkan menggunakan tanda sertifkasinya terhadap yang tidak menyiratkan bahwa sertifikasi berlaku untuk kegiatan di luar ruang lingkup sertifikasi. 7. Klien tidak diijinkan menggunakan dokumen sertifikasinya atau bagiannya dalam cara yang menyesatkan. 8. Klien tidak diijinkan menggunakan acuan sertifikasi yang mengakibatkan LSUP Karsa Bhakti Persada dan/atau system sertifikasi kehilangan reputasi dan kepercayaan publik. 9. Klien yang status sertifikasinya dibekukan atau dicabut, harus menghentikan penggunaan logo atau tanda sertifikasi dalam materi periklanan/promosi yang memuat acuan sertifikasi. 10. Klien tidak diijinkan menggunakan acuan sertifikasi sistem manajemen yang dapat menyiratkan bahwa LSUP Karsa Bhakti Persada memberikan sertifikasi produk (termasuk jasa) atau jasa proses.
TENTANG KAMI
LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA KARSA BHAKTI PERSADA
Berawal dari pemikiran perlunya percepatan standardisasi melalui sertifikasi seluruh usaha pariwisata di Jawa Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya, untuk mendukung kesiapan usaha pariwisata menghadapi era globalisasi ASEAN Economic Community, AFTA dan konsesus lainnya yang menimbulkan terbukanya arus masuk investor dan tenaga kerja luar negeri ke dalam NKRI. Maka dengan diprakarsai oleh beberapa pelaku usaha dan profesional pariwisata Jawa Barat, dilayangkanlah Permohonan Pendirian Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada komisi Otorisasi Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada tanggal 06 Mei 2014 Akte pendirian nomor 2 Notaris Retno Ismorowati,S.H., SP.1. berkedudukan di Bandung, Jawa Barat PT. KARSA BHAKTI PERSADA resmi berdiri. Disusul dengan terbitnya Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor : KM.24/HK.501/MPEK/2014 tanggal 2 Juli 2014, selanjutnya disebut Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata KARSA BHAKTI PERSADA, melaksanakan kegiatan-kegiatan sertifikasi usaha pariwisata secara obyektif, kredibel dan transparan.
APAKAH SERTIFIKASI USAHA
Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.
SIAPA YANG WAJIB DISERTIFIKASI
Pengusaha Pariwisata, baik itu perorangan maupun kelompok yang melakukan kegiatan usaha dibidang pariwisata, dan/atau yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
MENGAPA HARUS DISERTIFIKASI
Setiap pengusaha pariwisata wajib menerapkan standar usaha dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan produktivitas usaha pariwisata.
KAPAN SAATNYA SERTIFIKASI USAHA
Sertifikasi usaha pariwisata berlaku bagi usaha pariwisata yang baru berdiri dan belum disertifikasi, dan/atau bagi usaha pariwisata yang apabila sertifikasi usaha pariwisatanya telah habis masa berlakunya.